Oleh: Syarif Syamsul
Dalam ruang demokrasi yang sehat, kritik seharusnya dipandang sebagai vitamin bagi kekuasaan. Ia berfungsi mengoreksi arah, mengingatkan kekeliruan, sekaligus menjadi alarm ketika pemimpin mulai menjauh dari kepentingan publik. Namun, dalam praktik politik belakangan ini, kritik justru kerap dipersepsikan sebagai serangan pribadi atau bahkan kebencian politik. Lebih ironis lagi, kritik dianggap tidak sah hanya karena datang dari orang atau kelompok yang tidak berada dalam lingkaran pendukung atau tim sukses penguasa. Di sinilah letak logika sesat itu bekerja.
Cara berpikir seperti ini berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Kritik akhirnya tidak lagi dinilai berdasarkan isi, data, argumentasi, dan manfaatnya bagi publik, melainkan dilihat dari siapa yang menyampaikan. Jika pengkritik berasal dari kelompok pendukung, maka kritik disebut masukan. Tetapi jika datang dari luar lingkar kekuasaan, langsung dicap kebencian, serangan politik, bahkan dianggap upaya menjatuhkan. Kekuasaan tidak lagi fokus menjawab substansi kritik, melainkan sibuk mencari identitas politik pengkritiknya.
Padahal dalam tradisi berpikir rasional, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang berbicara. Sebuah argumen tetap harus diuji berdasarkan substansi. Jika ada jalan rusak, pelayanan buruk, kebijakan tidak efektif, atau pejabat salah bicara, maka persoalannya bukan siapa yang mengkritik, tetapi apakah kritik itu benar atau tidak. Ketika seseorang mengatakan api itu panas, maka faktanya tidak berubah hanya karena ia bukan bagian dari kelompok tertentu.
Logika sesat kekuasaan mulai terlihat ketika kritik dipersempit hanya menjadi urusan loyalitas politik. Seolah-olah hanya pendukung yang memiliki hak berbicara, sementara pihak di luar barisan kekuasaan dianggap otomatis memiliki niat buruk. Akibatnya, masyarakat dipaksa masuk ke dalam dua kutub ekstrem: pendukung atau pembenci. Tidak ada ruang bagi warga yang ingin bersikap kritis sekaligus objektif.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana politik identitas kelompok mulai menggantikan akal sehat. Loyalitas lebih dihargai dibanding kejujuran. Orang yang selalu memuji dianggap setia, sementara yang mengingatkan justru dicurigai. Dalam situasi seperti ini, kekuasaan berisiko kehilangan kemampuan mendengar suara publik secara jernih. Pemimpin akhirnya hanya dikelilingi gema pujian dari orang-orang yang takut berbeda pendapat.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak kekuasaan runtuh bukan karena dikritik, tetapi karena terlalu sedikit mendengar kritik. Ketika pemimpin hanya mau mendengar suara pendukung, maka informasi yang diterima menjadi bias. Semua terlihat baik-baik saja, padahal di bawah permukaan, masalah terus menumpuk. Kritik yang seharusnya menjadi alat koreksi justru dibungkam dengan stigma politik.
Dalam ilmu logika, cara berpikir seperti ini dikenal sebagai ad hominem, yaitu menyerang identitas orang yang berbicara, bukan membantah isi argumennya. Kritik dianggap salah bukan karena datanya lemah, tetapi karena datang dari oposisi, mantan lawan politik, atau orang yang tidak ikut berkampanye. Ini bukan tradisi berpikir demokratis, melainkan bentuk penghindaran terhadap substansi persoalan.
Ironisnya, pola pikir semacam ini juga menyebar luas di media sosial. Banyak pendukung fanatik lebih sibuk menelusuri afiliasi politik seseorang dibanding menjawab isi kritiknya. Ketika ada warga mengeluhkan pelayanan publik, misalnya, respons yang muncul bukan evaluasi terhadap pelayanan tersebut, tetapi pertanyaan: “Anda pendukung siapa?” Akibatnya, ruang diskusi publik kehilangan kualitas intelektual dan berubah menjadi arena saling curiga.
Padahal demokrasi tidak dibangun di atas keseragaman pendapat. Demokrasi tumbuh dari keberanian menerima perbedaan pandangan. Kritik adalah mekanisme alami agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. Bahkan dalam sistem ketatanegaraan modern, keberadaan oposisi dianggap penting untuk menjaga keseimbangan. Tanpa kritik, kekuasaan mudah tergelincir menjadi otoritarianisme yang dibungkus popularitas.
Yang lebih mengkhawatirkan, jika pola pikir ini terus dipelihara, masyarakat akan takut berbicara. Orang mulai enggan mengkritik karena khawatir dicap pembenci, anti-pemerintah, atau dianggap memiliki agenda politik tersembunyi. Dalam jangka panjang, situasi ini akan melahirkan budaya bisu. Publik hanya menjadi penonton yang dipaksa bertepuk tangan, sementara ruang dialog semakin menyempit.
Padahal pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang hanya dipuji, melainkan pemimpin yang mampu mendengar kritik tanpa kehilangan akal sehat. Kritik tidak lahir dari kebencian. Ia tumbuh dari kepedulian dan harapan agar keadaan menjadi lebih baik. Bahkan, banyak kritik keras justru datang dari mereka yang masih percaya perubahan dapat diwujudkan, sebab di balik keberanian mengoreksi, tersimpan kecintaan yang besar terhadap negeri ini.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu membedakan antara kritik dan fitnah. Kritik berbasis data, argumentasi, dan fakta harus dijaga keberadaannya. Tetapi fitnah, manipulasi informasi, atau serangan personal tentu berbeda persoalan. Namun mencampuradukkan semua kritik sebagai kebencian politik jelas merupakan kemunduran cara berpikir.
Demokrasi membutuhkan kedewasaan mental, terutama dari mereka yang sedang memegang kekuasaan. Tidak semua suara berbeda adalah ancaman. Kadang yang paling berbahaya justru pujian berlebihan dari orang-orang yang hanya ingin menjaga kedekatan dengan kekuasaan.
Karena itu, sudah waktunya pemimpin beserta lingkaran kekuasaan menghentikan kebiasaan menilai kritik berdasarkan warna politik pengkritiknya. Yang semestinya diuji bukan siapa yang berbicara, melainkan apa yang disampaikan: apakah kritik itu faktual, relevan, dan berpihak pada kepentingan umum. Sebab ketika sebuah bangsa mulai alergi terhadap kritik, pada saat yang sama demokrasi perlahan kehilangan akal sehat dan rohnya.
Kekuasaan yang sehat tidak dibangun dari tepuk tangan tanpa jeda ataupun pujian yang terus dipelihara, melainkan dari keberanian menerima koreksi dengan pikiran terbuka. Sebab kritik yang jujur tidak berubah menjadi kebencian hanya karena datang dari mereka yang tidak berdiri di barisan pendukung. Justru dari suara-suara berbeda itulah kekuasaan dapat melihat kekurangannya sendiri dan memperbaiki arah sebelum kehilangan kepercayaan publik.
