Oleh: Syarif Syamsul.
Sejarah kerap bergerak dalam pola yang sama. Wajahnya boleh berganti, alatnya boleh berubah, tetapi watak dasarnya tetap serupa: ketidakpercayaan, perebutan pengaruh, dan pudarnya ruang dialog antarmanusia. Bedanya, pada masa kini, semua itu berlangsung lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih gaduh sejak teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Media sosial yang semula diharapkan menjadi jembatan komunikasi justru perlahan berubah menjadi arena saling curiga. Pemimpin dan rakyat seperti berdiri di dua sisi yang berlawanan. Pernyataan pemimpin mudah dipotong, dipelintir, lalu dihakimi dalam hitungan detik. Di sisi lain, suara rakyat acap dianggap sekadar kebisingan digital yang tidak perlu didengar secara utuh.
Ruang dialog yang sehat semakin sempit. Yang tumbuh justru budaya saling menyerang. Kritik dianggap kebencian, sementara kekuasaan sering ditafsirkan sebagai ancaman. Akibatnya, hubungan antara pemimpin dan masyarakat kehilangan unsur paling mendasar dalam kehidupan berbangsa: rasa percaya.
Situasi semacam ini sebenarnya bukan hal baru dalam perjalanan sejarah manusia. Pada masa kerajaan hingga era revolusi politik di berbagai negara, jarak antara penguasa dan rakyat sering melahirkan ketegangan sosial. Ketika pemimpin mulai dikelilingi oleh kelompok yang hanya menyampaikan kabar menyenangkan, kritik dianggap ancaman. Sebaliknya, rakyat yang merasa tidak didengar perlahan membangun prasangka dan kemarahan. Sejarah mencatat banyak bangsa runtuh bukan semata karena serangan dari luar, melainkan akibat hilangnya kepercayaan di dalam negerinya sendiri.
Bedanya, dahulu kabar burung menyebar dari mulut ke mulut dan membutuhkan waktu lama untuk membentuk opini publik. Kini, dengan teknologi digital, satu potongan video atau satu kalimat yang keluar dari konteks dapat menyulut kemarahan nasional hanya dalam hitungan menit. Teknologi akhirnya bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga menjadi alat pembentuk persepsi dan pertarungan pengaruh.
Fenomena ini semakin diperparah oleh derasnya arus informasi yang tidak selalu disertai kedewasaan berpikir. Teknologi membuat semua orang dapat berbicara, tetapi tidak semua siap bertanggung jawab atas kata-katanya. Fitnah, provokasi, dan penghakiman sosial bergerak jauh lebih cepat dibanding klarifikasi maupun kebenaran itu sendiri.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat juga dikejutkan oleh munculnya dugaan perilaku tidak pantas yang melibatkan oknum pemuka agama. Sosok yang selama ini ditempatkan sebagai penjaga moral justru terseret dalam persoalan yang melukai rasa kepercayaan publik. Tentu tidak adil jika kesalahan individu digeneralisasi kepada seluruh institusi keagamaan. Namun peristiwa-peristiwa semacam ini tetap meninggalkan luka sosial yang dalam.
Krisis keteladanan akhirnya menjadi persoalan serius. Publik tidak hanya kehilangan kepercayaan kepada elite politik, tetapi perlahan juga mulai mempertanyakan integritas tokoh-tokoh yang selama ini dijadikan panutan moral. Ketika figur publik, pejabat, bahkan pemuka agama terseret dalam kontroversi, masyarakat kehilangan pegangan untuk membedakan mana suara nurani dan mana sekadar pencitraan.
Ironisnya, sesama anak bangsa kini semakin mudah saling mencederai. Bukan hanya melalui tindakan fisik, tetapi juga lewat kata-kata, fitnah, ujaran kebencian, dan pembunuhan karakter. Perbedaan pilihan politik, pandangan keagamaan, hingga preferensi sosial berubah menjadi alasan untuk saling merendahkan.
Padahal bangsa ini dibangun di atas semangat persatuan dalam perbedaan. Para pendiri bangsa mewariskan keyakinan bahwa Indonesia hanya dapat berdiri kuat apabila rakyatnya mampu menjaga dialog dan menghormati sesama. Namun hari ini, kita justru menyaksikan bagaimana teknologi sering dipakai untuk memperlebar jurang permusuhan.
Dalam politik, perbedaan semestinya melahirkan gagasan, bukan permusuhan. Sebab ketika kekuasaan dipertahankan dengan saling mencurigai dan rakyat sibuk saling melukai, yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga masa depan bangsa itu sendiri.
Karena itu, bangsa ini memerlukan lebih dari sekadar kecanggihan teknologi atau pertumbuhan ekonomi. Yang jauh lebih penting ialah membangun kembali ruang dialog yang jujur antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin harus berani mendengar kritik tanpa merasa kehilangan wibawa, sementara masyarakat juga perlu belajar menyampaikan perbedaan tanpa kebencian. Demokrasi tidak akan sehat apabila semua pihak hanya sibuk berbicara, tetapi kehilangan kemampuan mendengar.
Di saat yang sama, masyarakat membutuhkan keteladanan yang nyata. Bukan keteladanan yang dibangun melalui pencitraan digital, melainkan melalui sikap sederhana: kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian mengakui kesalahan. Sebab dalam situasi penuh kegaduhan seperti sekarang, publik sesungguhnya tidak mencari manusia sempurna, tetapi figur yang tulus dan dapat dipercaya.
Sejarah memang terus berulang. Tetapi manusia sejatinya diberi akal untuk belajar dari pengulangan itu. Jika tidak, kemajuan teknologi hanya akan melahirkan masyarakat modern dengan cara berpikir primitif: mudah marah, mudah menghakimi, dan sulit mendengar.
Pada akhirnya, bangsa ini tidak sedang kekurangan orang pintar, melainkan kekurangan keteduhan. Di tengah hiruk-pikuk digital, yang paling dibutuhkan sesungguhnya bukan sekadar kecepatan informasi, tetapi kebijaksanaan untuk tetap melihat sesama anak bangsa sebagai saudara, bukan musuh yang harus dihancurkan.
