Prajurit Yonzipur 17/AD Kembali dari Misi Kemanusiaan di Aceh, Disambut Penuh Kebanggaan di Balikpapan

Balikpapan – Sebanyak 204 prajurit Satuan Tugas (Satgas) Yonzipur 17/Ananta Dharma kembali ke markas Kodam VI/Mulawarman usai menuntaskan misi kemanusiaan penanganan pascabencana di Aceh. Kedatangan para prajurit disambut secara resmi dan penuh khidmat di Pelabuhan Semayang, Rabu (18/03/2026). Suasana haru dan bangga mewarnai prosesi penyambutan. Para prajurit yang telah menjalankan tugas selama kurang lebih dua bulan itu kembali dengan membawa keberhasilan dalam membantu pemulihan wilayah terdampak bencana. Upacara penyambutan dipimpin oleh Kasdam VI/Mulawarman, Andy Setyawan, yang hadir mewakili Pangdam. Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat utama Kodam VI/Mulawarman, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Balikpapan. Dalam amanatnya, Kasdam menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan pengabdian para

Eni Kucurkan Investasi Jumbo untuk Proyek Gas Laut Dalam di Kalimantan Timur

Jakarta, 18 Maret 2026 — Perusahaan energi asal Italia, Eni, resmi mengambil keputusan investasi akhir (Final Investment Decision/FID) untuk mengembangkan dua proyek gas laut dalam besar di lepas pantai Kalimantan Timur. Nilai investasinya mencapai lebih dari US$15 miliar, menjadikannya salah satu proyek energi terbesar di Indonesia saat ini. Dua proyek tersebut mencakup South Hub (Gendalo–Gandang) dan North Hub (Geng North–Gehem). Keputusan ini terbilang cepat karena diambil hanya 18 bulan setelah persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/POD) pada 2024. Pengembangan dilakukan di perairan dalam dengan teknologi canggih. Untuk South Hub, pengeboran dilakukan pada kedalaman 1.000–1.800 meter dengan tujuh sumur produksi yang terhubung ke

Menjelang Nyepi dan Idul Fitri, Polresta Balikpapan Imbau Sopir Truk Antar Pulau di Pelabuhan Semayang

Menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 H, aktivitas angkutan barang di Pelabuhan Semayang Balikpapanmengalami peningkatan. Banyak truk antre untuk menyeberang kembali ke Pulau Jawa dan Makassar setelah mendistribusikan kebutuhan pokok serta material bangunan di wilayah Kalimantan. Melihat kondisi tersebut, Satuan Tugas Humas Ops Ketupat Mahakam 2026 dari Polresta Balikpapan turun langsung ke lapangan untuk memberikan imbauan keamanan kepada para sopir truk, sekaligus menjalin komunikasi yang humanis di Pelalabuhan Semayang, Selasa (17/03/2026). Di saat antrean kendaraan dari pelabuhan menuju kapal, petugas menyapa para sopir dan mengingatkan pentingnya keselamatan selama perjalanan laut maupun darat. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif guna menjaga keamanan

Fenomena Impulsive Buying Menjelang Idul Fitri dari Perspektif Pendidikan Ekonomi

Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, aktivitas konsumsi masyarakat biasanya meningkat secara signifikan. Tradisi membeli pakaian baru, menyiapkan hidangan khas seperti Ketupat dan Opor Ayam, hingga berbagi hampers kepada keluarga dan kerabat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suasana perayaan. Namun di balik tradisi tersebut, muncul fenomena impulsive buying atau perilaku pembelian secara spontan tanpa perencanaan yang semakin marak terjadi. Fenomena ini tidak hanya dipicu oleh kebutuhan, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, serta strategi pemasaran yang semakin agresif. Pakar Pendidikan Ekonomi, Dr. Indrayani, M.Pd, menjelaskan bahwa dalam kajian ekonomi klasik, perilaku konsumsi masyarakat sebenarnya dapat dijelaskan melalui konsep rasionalitas ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith. Konsep tersebut

Safari Ramadan Terakhir, Pemkot Balikpapan Serahkan Bantuan ke Masjid Nurul Ihsan

BALIKPAPAN—Memasuki malam ke 26 Ramadan, Pemkot Balikpapan melakukan safari Ramadan terakhirnya di Masjid Nurul Ihsan, Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah, Minggu (15/03/2026). Hadir pada safari Ramadan ini diantaranya Pj Sekdakot Balikpapan Agus Budi, seluruh pejabat utama dan kepala OPD Pemkot Balikpapan. Para pejabat yang tergabung dalam Forkompimda Balikpapan serta puluhan jemaah dari warga sekitar. Agus Budi pada kesempatan ini memberikan bantuan dari Pemkot Balikpapan berupa 1 unit AC 2 PK. 1 unit AC 1 PK dan 5 unit kipas angin. Pada kesempatan ini pula, Pemerintah Pusat juga memberikan bantuan berupa 100 paket sembako yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa di sekitar masjid tersebut. Dalam

Kasihan Ibu Sekdaprov

Catatan Rizal Effendi SERBA SALAH, itu yang lagi dialami Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni pada hari-hari ini. Dia lagi disorot bahkan di-bully berkaitan dengan kebijakanyang tengah dijalankan Pemda Kaltim terutama dalampelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai Sekdaprov, Sri Wahyuni otomatis juga sebagai KetuaTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia yang memimpinpenyusunan APBD. Dia juga yang berunding secara teknisdengan Badan Anggaran DPRD. Sri Wahyuni dikukuhkan sebagai Sekdaprov tanggal 30 Mei 2022. Itu berarti sejak kepemimpinan Gubernur Isran Noor. Lalu lanjut dengan Pj Gubernur Akmal Malik dan kemudian denganRudy Mas’ud (HARUM) yang dilantik sebagai gubernur Kaltimbersama wagubnya Seno Aji sejak 20 Februari 2025. Di masa Isran, tugas Sri relatif ringan. Sebab saat itu Isran sudahdi tahun ke-4  masa tugasnya. Sekda sebelumnya adalah M Sa’bani. Tapi di era HARUM, Sri harus membanting tulangserta menguras pikiran habis-habisan, karena gubernur barudatang pada saat APBD sudah ditetapkan. Saat Gubernur HARUM dilantik Februari 2025, APBD 2025 sudah disusun dan ditetapkan pada akhir 2024 di era Akmal Malik. Sementara pada saat yang sama, Rudy Mas’ud-Seno Ajiingin sebagian program dan janji-janji kampanyenya segeradijalankan terutama apa yang mereka sebut dengan program Gratispol. Sehingga Sekda harus kerja keras melakukanrefocusing agar sebagian program HARUM bisa jalan. Refocusing adalah pengalihan kegiatan atau anggaran. Istilah iniviral saat kita diterpa musibah Covid-19. Semua duit APBN atauAPBD difokuskan untuk penanganan Covid, sehingga sejumlahkegiatan atau program lain dibatalkan, dialihkan atau dikurangiporsinya. Baru APBD 2026, Rudy Mas’ud-Seno Aji bisa menuangkanseluruh program atau keinginan yang berkaitan visi misinya.  Hanya “sialnya” tiba-tiba muncul kebijakan pemangkasan dariPemerintah Pusat, sehingga sumber pendapatan APBD dari dana transfer terjun bebas. Bayangkan, APBD Kaltim 2026 akhirnya ditetapkan hanyaRp15,15 triliun. Turun drastis dibanding APBD 2025 yang besarnya Rp21,74 triliun. Sumber pendapatan dari dana transfer (Pemerintah Pusat) hanya Rp3,13 triliun, turun tajam dariestimasi awal yang diperkirakan Rp9,33 triliun. UntungPendapatan Asli Daerah (PAD) cukup baik, sekitar Rp10,03 triliun. Berkaitan dengan pemangkasan itu, terbit Instruksi Presiden(Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang memerintahkanKementerian/Lembaga  (K/L) serta Pemerintah Daerahmelakukan langkah penghematan terutama pada pos perjalanandinas, rapat/seminar, honorium, kajian, publikasi dan pembangunan gedung/fasilitas yang bukan prioritas. Pemda diinstruksikan mengurangi kegiatan seremonial, studibanding, serta membatasi perjalanan dinas dan honorium tim. Dalam Inpres No 1 itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditugasi melakukan pengawasan terhadapjalannya efisiensi agar tepat sasaran. JADI TERPOJOK Sebagai Sekda yang sudah bertugas beberapa tahun, Sri pahambetul apa yang dilakukan dalam hal pemangkasan ataupenghematan. Tapi di sisi lain dia tengah berhadapan dengangubernur baru, yang ternyata persepsi penghematannya agakbeda. Bayangkan dengan entengnya Gubernur HARUM mengatakan, untuk menjaga marwahnya Kaltim dan marwahnya masyarakatKaltim, maka tak pantas Gubernur memakai mobil dinas jenisKijang atau kendaraan ala kadarnya. Maka dianggarkanlah oleh Ibu Sekda mobil dinas gubernur yang mahal dan mewah senilaiRp8,5 miliar, yaitu Ranger Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e warna putih. Selain bertolak belakang dengan kebijakan penghematan, pengadaan mobil semahal itu tidak pernah dilakukan kepaladaerah lainnya. Malah juga lebih mahal dari mobil Maung Presiden Prabowo yang harganya Rp1,2 miliar.  Tentu beli mobil Ranger Rover seri itu bukan maunya Ibu Sekda. Mana mungkin Ibu Sekda tahu jenis mobil seperti itu. Meski HARUM setengah membantah, tapi semua orang tahubahwa itu ada kaitan dengan keinginan sang gubernur. Apalagigubernur juga punya mobil pribadi Ranger Rover jenis lain. Jadi sudah tahu apa hebat dan nyamannya mobil merek SUV mewahasal Inggris itu. Ibu Sekda makin terpojok ketika menjelaskan bahwa mobiltersebut diadakan karena gubernur kesulitan menempuh medanberat dalam perjalanan ke berbagai pelosok Kaltim. Tapi gubernur sendiri bilang mobilnya ditempatkan di Jakarta. Ini jadi pelajaran pahit bagi HARUM. Hampir semua orang di Indonesia menghujat. Akhirnya dia minta maaf dan mengembalikan mobil tersebut kepada si penjual. Itupun belumselesai. Sebab mekanisme pengembalian mobil itu masihdipersoalkan. Bersamaan dengan heboh soal mobil, orang juga ramaimenyorot adanya anggaran untuk pembuatan naskah pidatoGubernur HARUM. Angkanya tidak besar, sekitar Rp100 juta.Tapi setahu orang selama ini pembuatan pidato gratis. Kalaupunada honornya, tidak seberapa. Naskah pidato biasanya dibuatoleh Bagian Humas atau sekarang Diskominfo. Bahannyadatang dari berbagai OPD. Kalau sekarang di-pihakketiga-kan, aneh dan ada kesan sengaja dibuat-buat supaya adaanggarannya. Yang lebih aneh lagi soal pembentukan Tim Ahli Gubernuruntuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) berikut honornya. Dulu pembentukan tim semacam ini tidak terlalu dipersoalkan.Tapi sejak periode kepala daerah baru, Kemendagri sudahmengeluarkan larangan. Itu terungkap dari pernyataan Kepala Badan KepegawaianNasional (BKN) Prof Zudan Arif Fakhrullah menjelangpelantikan serentak kepala daerah se Indonesia, Februari tahunlalu. Dia menegaskan bahwa kepala daerah dilarang mengangkattenaga honor, staf khusus dan tenaga ahli. “Yang melanggarakan dikenaik sanksi berat,” tandasnya. Nyatanya Gubernur HARUM berani menabrak. Bahkan lebihmencengangkan lagi, selain jumlahnya sangat gemuk (47 orang), honornya juga selangit. Tiap orang terima antara 20 sampai 45 juta rupiah. Hebatnya lagi berlaku surut sejak Januari. Jadi total anggaran yang dikuras dari APBD