Catatan Rizal Effendi
SERBA SALAH, itu yang lagi dialami Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni pada hari-hari ini. Dia lagi disorot bahkan di-bully berkaitan dengan kebijakanyang tengah dijalankan Pemda Kaltim terutama dalampelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebagai Sekdaprov, Sri Wahyuni otomatis juga sebagai KetuaTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia yang memimpinpenyusunan APBD. Dia juga yang berunding secara teknisdengan Badan Anggaran DPRD.
Sri Wahyuni dikukuhkan sebagai Sekdaprov tanggal 30 Mei 2022. Itu berarti sejak kepemimpinan Gubernur Isran Noor. Lalu lanjut dengan Pj Gubernur Akmal Malik dan kemudian denganRudy Mas’ud (HARUM) yang dilantik sebagai gubernur Kaltimbersama wagubnya Seno Aji sejak 20 Februari 2025.
Di masa Isran, tugas Sri relatif ringan. Sebab saat itu Isran sudahdi tahun ke-4 masa tugasnya. Sekda sebelumnya adalah M Sa’bani. Tapi di era HARUM, Sri harus membanting tulangserta menguras pikiran habis-habisan, karena gubernur barudatang pada saat APBD sudah ditetapkan.
Saat Gubernur HARUM dilantik Februari 2025, APBD 2025 sudah disusun dan ditetapkan pada akhir 2024 di era Akmal Malik. Sementara pada saat yang sama, Rudy Mas’ud-Seno Ajiingin sebagian program dan janji-janji kampanyenya segeradijalankan terutama apa yang mereka sebut dengan program Gratispol. Sehingga Sekda harus kerja keras melakukanrefocusing agar sebagian program HARUM bisa jalan.
Refocusing adalah pengalihan kegiatan atau anggaran. Istilah iniviral saat kita diterpa musibah Covid-19. Semua duit APBN atauAPBD difokuskan untuk penanganan Covid, sehingga sejumlahkegiatan atau program lain dibatalkan, dialihkan atau dikurangiporsinya.
Baru APBD 2026, Rudy Mas’ud-Seno Aji bisa menuangkanseluruh program atau keinginan yang berkaitan visi misinya. Hanya “sialnya” tiba-tiba muncul kebijakan pemangkasan dariPemerintah Pusat, sehingga sumber pendapatan APBD dari dana transfer terjun bebas.
Bayangkan, APBD Kaltim 2026 akhirnya ditetapkan hanyaRp15,15 triliun. Turun drastis dibanding APBD 2025 yang besarnya Rp21,74 triliun. Sumber pendapatan dari dana transfer (Pemerintah Pusat) hanya Rp3,13 triliun, turun tajam dariestimasi awal yang diperkirakan Rp9,33 triliun. UntungPendapatan Asli Daerah (PAD) cukup baik, sekitar Rp10,03 triliun.
Berkaitan dengan pemangkasan itu, terbit Instruksi Presiden(Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang memerintahkanKementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerahmelakukan langkah penghematan terutama pada pos perjalanandinas, rapat/seminar, honorium, kajian, publikasi dan pembangunan gedung/fasilitas yang bukan prioritas.
Pemda diinstruksikan mengurangi kegiatan seremonial, studibanding, serta membatasi perjalanan dinas dan honorium tim.
Dalam Inpres No 1 itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditugasi melakukan pengawasan terhadapjalannya efisiensi agar tepat sasaran.
JADI TERPOJOK
Sebagai Sekda yang sudah bertugas beberapa tahun, Sri pahambetul apa yang dilakukan dalam hal pemangkasan ataupenghematan. Tapi di sisi lain dia tengah berhadapan dengangubernur baru, yang ternyata persepsi penghematannya agakbeda.
Bayangkan dengan entengnya Gubernur HARUM mengatakan, untuk menjaga marwahnya Kaltim dan marwahnya masyarakatKaltim, maka tak pantas Gubernur memakai mobil dinas jenisKijang atau kendaraan ala kadarnya. Maka dianggarkanlah oleh Ibu Sekda mobil dinas gubernur yang mahal dan mewah senilaiRp8,5 miliar, yaitu Ranger Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e warna putih.
Selain bertolak belakang dengan kebijakan penghematan, pengadaan mobil semahal itu tidak pernah dilakukan kepaladaerah lainnya. Malah juga lebih mahal dari mobil Maung Presiden Prabowo yang harganya Rp1,2 miliar.
Tentu beli mobil Ranger Rover seri itu bukan maunya Ibu Sekda. Mana mungkin Ibu Sekda tahu jenis mobil seperti itu. Meski HARUM setengah membantah, tapi semua orang tahubahwa itu ada kaitan dengan keinginan sang gubernur. Apalagigubernur juga punya mobil pribadi Ranger Rover jenis lain. Jadi sudah tahu apa hebat dan nyamannya mobil merek SUV mewahasal Inggris itu.
Ibu Sekda makin terpojok ketika menjelaskan bahwa mobiltersebut diadakan karena gubernur kesulitan menempuh medanberat dalam perjalanan ke berbagai pelosok Kaltim. Tapi gubernur sendiri bilang mobilnya ditempatkan di Jakarta.
Ini jadi pelajaran pahit bagi HARUM. Hampir semua orang di Indonesia menghujat. Akhirnya dia minta maaf dan mengembalikan mobil tersebut kepada si penjual. Itupun belumselesai. Sebab mekanisme pengembalian mobil itu masihdipersoalkan.
Bersamaan dengan heboh soal mobil, orang juga ramaimenyorot adanya anggaran untuk pembuatan naskah pidatoGubernur HARUM. Angkanya tidak besar, sekitar Rp100 juta.Tapi setahu orang selama ini pembuatan pidato gratis. Kalaupunada honornya, tidak seberapa. Naskah pidato biasanya dibuatoleh Bagian Humas atau sekarang Diskominfo. Bahannyadatang dari berbagai OPD. Kalau sekarang di-pihakketiga-kan, aneh dan ada kesan sengaja dibuat-buat supaya adaanggarannya.
Yang lebih aneh lagi soal pembentukan Tim Ahli Gubernuruntuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) berikut honornya. Dulu pembentukan tim semacam ini tidak terlalu dipersoalkan.Tapi sejak periode kepala daerah baru, Kemendagri sudahmengeluarkan larangan.
Itu terungkap dari pernyataan Kepala Badan KepegawaianNasional (BKN) Prof Zudan Arif Fakhrullah menjelangpelantikan serentak kepala daerah se Indonesia, Februari tahunlalu. Dia menegaskan bahwa kepala daerah dilarang mengangkattenaga honor, staf khusus dan tenaga ahli. “Yang melanggarakan dikenaik sanksi berat,” tandasnya.
Nyatanya Gubernur HARUM berani menabrak. Bahkan lebihmencengangkan lagi, selain jumlahnya sangat gemuk (47 orang), honornya juga selangit. Tiap orang terima antara 20 sampai 45 juta rupiah. Hebatnya lagi berlaku surut sejak Januari. Jadi total anggaran yang dikuras dari APBD 2026 itu sebesarRp10,78 miliar terdiri Rp8,3 miliar untuk honor dan Rp2,4 miliar untuk perjalanan dinas. Bisa jadi honor Januari dan Februari sudah atau mau dibayarkaan sebelum lebaran.
Ketika ditanya wartawan, Ibu Sekda bilang sudahdikonsultasikan dengan Kemendagri. Bagaimana isikonsultasinya kita tidak tahu. Tapi saya yakin Ibu Sekda sangat berat menjelaskan masalah TAGUPP berikut honornya. Karena besarnya honor memang membuat iri para pejabat Pemprov.
Sebelumnya masyarakat dan para netizen juga pernahmempersoalkan pelaksanaan Rapat Pimpinan Evaluasi APBD Kaltim 2023 yang dilaksanakan di HARIIS Vertu Hotel Harmoni Jakarta. Itu juga tidak sejalan dengan Inspres No 1.
Sri beralasan, rapat itu mementingkan isi pembahasan dibandingsoal tempat. “Kami kan tidak memilih rapim setiap saat di Jakarta. Tapi kemarin itu, yang paling memungkinkan di Jakarta karena ada beberapa kegiatan yang juga dilakukan di Kementerian dan koordinasi. Jadi waktu dan koordinasinya bisalebih mudah diatur,” katanya memberi alasan lebih jauh.
Berkaitan dengan berbagai kebijakan kontroversial tersebut,saya mengutip kembali komentar Irwan Pecho, mantan anggotaDPR RI dapil Kaltim dari Partai Demokrat. “Ibu Sekda itu orang cerdas, tapi jadi tidak cerdas karena harus mengamankankebijakan pimpinan yang tidak cerdas,” begitu katanya.
Sri Wahyuni figur birokrat andal. Dia putra daerah yang membanggakan. Lahir di Samarinda, 29 Desember 1970. Semasa menjadi Praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dia sempat mengikuti Sekolah Perwira Militer di SEKOWAD Bandung dan kemudian mengambil S1 di InstitutIlmu Pemerintahan (IIP) Jakarta. Lalu lanjut program magister di Australian National University (ANU) Canberra-Australia, 2006.
Dia pernah menjadi Perwira Pertama MiliterKodim0803/Madiun, lalu bergeser jadi Lurang Long Ikis, Kabupaten Paser. Juga lama di Pemkab Kukar, sampai akhirnyamasuk ke Gedung Putih, Kantor Gubernur. Dia lama menjabatKepala Dinas Pariwisata Kaltim.
Sri Wahyuni termasuk Sekda berprestasi. Dia masuk 15 besarASKOMPSI Digital Leadership Government Awards (ADLGA) 2025. ASKOMPSI itu adalah Asosiasi Diskominfo ProvinsiSeluruh Indonesia. Sri satu-satunya wakil Kalimantan yang lolos sampai ke babak final.
Asyik dengan kariernya, Sekda cantik ini sampai sekarangmasih single alias belum berkeluarga. Saya melihat beberapakali dicegat wartawan, wajahnya tidak terlalu cerah. Terkadangmau cepat-cepat meninggalkan tempat. Mungkin bingungjawaban apa yang tepat agar tidak lagi berlawanan denganketerangan gubernur. Saya waswas menunggu momen diatergusur dari kursinya. Mudah-mudahan tidak.(*)
