Catatan Rizal Effendi
PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO kembali menyinggung Gubernur Kaltim. Dia tak langsung menyebut nama, tapi orang mafhum yang dimaksud adalah Rudy Mas’ud. Itu terjadi di awal sambutannya pada acara peluncuran dan bedah buku 10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia, di Djakarta Theatre, Jumat (7/8) lalu.
Ketika “mengabsen” nama-nama pejabat yang datang, dia juga menyapa sejumlah kepala daerah. Diawali dengan menyebut Gubernur Kaltim. Tapi tak banyak mendapat sambutan. Begitu dia menyebut Gubernur Maluku Utara (Malut), tepuk tangan membahana di ruangan.
“Kok sambutannya paling keras, kasihan Kalimantan Timur,” kata Presiden, yang disambut undangan yang hadir dengan tertawa serentak. “Audiens harusnya tak pilih kasih,” lanjut Prabowo tersenyum.
Presiden Prabowo Subianto ketika menyalami Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada Rakor Kepala Daerah se Indonesia.
Boleh jadi ucapan Presiden itu hanya bercanda saja. Maklum Gubernur Malut yang mendapat apresiasi hangat itu adalah Sherly Tjoanda. Gubernur cantik yang punya prestasi hebat. Jadi wajar kalau selalu mendapat perhatian banyak orang.
Bukan sekali Prabowo menyinggung Rudy Mas’ud. Saat Presiden meresmikan perluasan kilang minyak Pertamina (RDMP) Balikpapan, 12 Januari 2026, dia juga sempat nyeletuk Rudy dan kakak kandungnya, Rahmad Mas’ud yang menjadi Wali Kota Balikpapan.
“Oh bersaudara ya, kakak adik. Ngga apa-apa asal dipilih yang benar,” katanya disambut undangan dengan tepuk tangan dan tawa.
Dalam bagian lain dia juga pernah menyindir agak tajam dan serius. Terkait kebijakan efisiensi, Presiden Prabowo pernah menyentil adanya kepala daerah yang membeli mobil dinas seharga Rp8 miliar. “Mobil Maung Presiden saja hanya 1 miliar termasuk kaca anti peluru,” katanya membandingkan. Meski tak menyebut nama, tapi orang tahu itu sasarannya Gubernur Rudy Mas’ud yang ramai disorot gara-gara demi marwahnya Kaltim pernah membeli mobil dinas Range Rovers seharga Rp8,5 miliar.
Berkaitan soal ucapan Prabowo: “Kasihan Kalimantan Timur,” kita berharap Presiden memberi makna lain. Tak sekadar seloroh saja karena Gubernur Rudy Mas’ud tak mendapat aplaus, tetapi juga kasihan dalam arti lain yang lebih strategis. Maunya kita Presiden juga mengasihani nasib fiskal daerah ini yang terseok-seok, gara-gara kebijakannya. Padahal Kaltim dengan sumber alamnya memberi kontribusi besar terhadap APBN.
Kaltim adalah salah satu penyumbang devisa dan pendapatan terbesar bagi Indonesia melalui eksploitasi tambang batu bara, migas dan perkebunan kelapa sawit. Dari batu bara saja, Kaltim mampu menghasilkan ratusan triliun per tahun, tetapi ironisnya hanya kurang dari 10 persen yang kembali melalui DBH dan TKD.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan 10 kepala daerah (Bupati/Wali Kota) se Kaltim, Senin (3/8) lalu, Gubernur Rudy Mas’ud mengajak semua kepala daerah menghadap Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya di Jakarta.
Tujuannya adalah berjuang untuk menuntut kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta dana kurang salur menyusul terjadinya kebijakan efisiensi atau pemangkasan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat.
“Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya terkait dana kurang salur dan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang turun drastis dan sangat memukul daerah,” kata Rudy Mas’ud.
TKD Kaltim bersama 10 kabupaten/kota turun sekitar Rp20 triliun. Tahun 2025, Kaltim bersama 10 daerah lainnya menerima TKD sebesar Rp42,5 triliun. Sedang tahun 2026 hanya Rp22,5 tirliun. Bayangkan hampir separuh hilang.
Selain itu, Pusat juga masih berutang DBH ke Kaltim dalam bentuk Sisa Kurang Bayar pada tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp5,8 triliun. Jumlah yang harus dibayar Rp10,3 triliun, tetapi yang baru disalurkan pada tahun 2025 sebanyak Rp4,4 triliun.
Akibat seretnya dana Pusat itu, APBD Kaltim tahun 2027 diperkirakan terjun bebas. Sementara ini RAPBD 2027 diproyeksi hanya Rp12,1 triliun, padahal sebelumnya pernah mencapai Rp25,32 triliun. Ini angka paling rendah selama 5 tahun terakhir.
Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terpaksa utang ke Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar. Kota Samarinda juga melakukan langkah serupa. Sementara sejumlah penyedia atau rekanan Balikpapan mengalami kegelisahan, karena seretnya pembayaran dari Pemkot. “Kami belum tahu juga apa masalahnya sehingga bantuan keuangan dari Provinsi belum turun,” kata Asisten III Pemkot Balikpapan, dr Andi Sri Juliarty.
TIDAK GAMPANG
Beberapa pihak berpendapat tidak gampang Gubernur Rudy Mas’ud bersama 10 kepala daerah lainnya bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Ada kemungkinan Presiden hanya mewakilkan kepada Menteri Keuangan Purbaya dan Mendagri Tito Karnavian.
Kalau gagal ke Presiden, tidak salah kalau rombongan Gubernur menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang kebetulan dari Partai Gerindra. Biar Dasco yang menyampaikan langsung ke Prabowo.
Selain itu bisa juga mengadu kepada Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, moneter dan jasa keuangan. Kebetulan Misbakhun sama-sama dengan Rudy Mas’ud dari Partai Golkar. Jadi komunikasinya bisa lebih lancar.
Bagaimana peluangnya? Rasanya sangat berat. Sebab, keuangan Pusat juga lagi cekak. Pengamat kebijakan publik dari Unmul, Saipul memperkirakan peluangnya hanya 40 persen. “Bahkan ada kemungkinan pulang dengan tangan kosong,” katanya seperti diberitakan lewat katakaltim.com.
Dia menyarankan agar Rudy juga mengajak gubernur se Indonesia ikut berjuang. Soalnya yang terdampak semua daerah. Kebetulan Rudy adalah ketua gubernur se Indonesia. Organisasinya bernama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI.
Di tengah seretnya dana TKD, Pemda se Kaltim harus mampu dan berani melakukan berbagai langkah revolusioner. Di antaranya melakukan penghematan habis-habisan. Netizen masih sering menemukan penganggaran yang boros di Pemda se Kaltim, mulai acara seremonial, makan minum sampai perjalanan dinas.
Selain itu, juga harus menunda proyek atau kegiatan yang masih bisa dijadwal ulang (reschedule) serta bekerja keras menaikkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.
Wali Kota Samarinda Andi Harun kabarnya sudah melakukan tindakan drastis. Tidak ada lagi makan minum di berbagai rapat. Anggaran ATK dihapus karena sudah menerapkan paperless. Pos perjalanan dinas dipangkas sampai 90 persen. Lalu menunda sejumlah proyek yang tidak menyangkut hajat orang banyak.
Ketua Badan Promosi Pariwisata Balikpapan Joko Purwanto berpendapat, menyusutnya dana TKD atau DBH dari Pusat, harus dijadikan momentum bagi Pemda se Kaltim untuk benar-benar serius memperkuat sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan sekaligus PAD yang potensial.
Dia melihat selama ini Kaltim belum memberikan prioritas maksimal terhadap pengembangan sektor pariwisata. Sementara daerah lain sudah lebih dahulu membangun infrastruktur di sektor kepariwisataan. “Sudah waktunya kita melakukan langkah serupa yang lebih agresif,” kata Joko.
Sementara itu, berbagai pihak mendorong Gubernur Rudy agak berjuang mati-matian untuk merebut haknya mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen dari berbagai blok migas yang sudah beroperasi di Kaltim, termasuk dari perusahaan energi asal Italia, Eni. Apalagi Eni segera menggarap sumur gas ganal di Blok Ganal, Cekungan Kutai (Kutei Basin) dengan investasi sekitar 10 miliar dolar AS atau setara Rp150 triliun.
Safruddin, anggota Komisi XII DPR RI dapil Kaltim berpendapat, Eni sudah terlambat melaksanakan kewajiban PI-nya sejak 2018 kepada Kaltim, karena itu tidak bisa ditoleransi lagi. “Harus segera kita rebut,” tandasnya.
Tentu ini ujian serius buat Gubernur Rudy Mas’ud. Soalnya dia dikenal sebagai pengusaha minyak, yang sudah mengerti seluk beluk bisnis migas. Lagi pula Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia adalah juga bosnya. Bahlil menjabat Ketua Umum DPP Golkar, di mana Rudy duduk sebagai Ketua DPD Golkar Kaltim. Masa pemain minyak hebat dari Beringin tak mampu merebut PI?.(*)
