Saat ditemui media ini pada Minggu (22/5/2022) Sekretaris DPW Partai Berkarya, Kalimantan Timur, Rudi Rahmadi menjelaskan tentang dukungan Partai Berkarya atas ditetapkannya Provinsi Kaltim sebagai lokasi pemindahan IKN dengan nama Nusantara yang berlokasi di Kec. Sepaku Kab. PPU. “Hal ini tentunya menjadi berkah dan anugrah yang sangat besar bagi Provinsi Kaltim. Karena pembangunan IKN akan memberikan dampak positif Multiplier Effect yang sangat besar bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.” Kata Rudi.
Menurut Rudi, Sejak awal Partai Berkarya melalui Ketua Umum Mayjen TNI (Pur.) Muchdi PR dan Ketua DPW Provinsi Kaltim H. Karmin Laonggeng, SE. menyatakan dukungan dan tekad bulat untuk mengawal proses pembangunan IKN sampai terwujud di Provinsi Kaltim. Dengan pembangunan IKN, membuktikan bahwa Presiden RI Ir. Joko Widodo telah menjalankan konsep pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Saat ini Provinsi Kaltim sebagai penyumbang terbesar devisa nasional, namun dalam pembangunan wilayah dan kualitas SDM nya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta. Dengan hadirnya IKN di Provinsi Kaltim, diharapkan dapat membuat Kalimantan ke depan menjadi poros baru dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM bahkan sampai kekawasan Indonesia lain. Jadi effect positifnya tidak hanya dinikmati oleh Pulau Kalimantan, tetapi dapat berimbas ke kawasan lain di wilayah Indonesia bagian timur seperti Pulau Sulawesi, Pulau Ambon dan Pulau Papua.
Selain itu dalam proses pemindahan PNS di IKN Nusantara, perlu diperhatikan PNS yang ada di Provinsi Kaltim yang memenuhi standart kompetensi dapat diberdayakan dan diberi kesempatan atau peluang bekerja di kantor-kantor pemerintahan baru seperti Istana Negara atau Kementerian dan Lembaga. “Bahkan pemberdayaan masyarakat lainya juga harus dilibatkan dalam proses pembangunan IKN. Untuk menghilangkan kekhawatiran dari slogan atau stigma yang muncul bahwa masyarakat di Provinsi Kaltim hanya akan menjadi penonton dirumah sendiri.” Rudi menjelaskan.
Apabila hal tersebut diperhatikan, maka Lembaga Otorita IKN dan Pemerintah Pusat akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat di Provinsi Kaltim. Karena perpindahan ribuan atau jutaan masyarakat dan PNS di IKN, juga membawa dampak positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat di wilayah Kab. PPU dan daerah penyangga IKN seperti Kab. Kukar, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Karena kedatangan masyarakat pendatang baru, akan memerlukan kebutuhan Sandang Pangan (Sembako) dan perumahan, yang dapat menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Diperlukan regulasi yang mengatur supaya tidak terjadi persaingan “Kotor”, agar masyarakat asli/putra daerah dan pendatang baru dapat berkompetisi secara positif, dalam memperebutkan kesempatan kerja dan peluang usaha yang terbuka’ ujar Rudi. Menurutnya,. Nukan hanya diprioritaskan bagi masyarakat pendatang, yang dapat memunculkan kecemburuan sosial dan memicu konflik.
Partai Berkarya Provinsi Kaltim, sangat mengharapkan kepada pemerintah melalui Lembaga Otorita IKN yang sudah dibentuk dan ditetapkan dipimpin oleh Bambang Soesantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe untuk segera membuka ruang komunikasi dan dialog kepada semua lapisan dan elemen masyarakat yang ada di Provinsi Kaltim seperti Politisi, Ormas, organisasi dunia usaha (Kadin, Apindo dll), akademisi, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Agar Lembaga Otorita IKN dapat memetakan sejak dini apa saja problem dan kendala yang akan dihadapi dalam mewujudkan IKN. Sehingga dapat merangkul dan mengajak semua potensi lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan secara bersama-sama.
ADVETORIAL
