BALIKPAPAN–Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Balikpapan (FKPB) H Soegito sangat menyambut baik dengan ditetapkannya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya FKPB 100% mendukung atas keputusan tersebut. Ujarnya saat ditemui media ini, Minggu (12/4/2022)
Menurut H Soegito, FKPB sendiri beranggotakan 119 paguyuban yang terdiri dari berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke. Namun dirinya perlu menyampaikan dan dicermati dapat kongkritnya terhadap masyarakat, khususnya terhadap para paguyuban yang tergabung di FKPB. “Dengan kehadiran IKN itu jangan hanya sebagai penonton saja masyarakatnya. Dampaknya seharusnya memberi nilai tambah. Jangan hanya nama, oh Balikpapan masuk daerah penyangga IKN. Tapi tdak ada efek sama sekali. Hanya wacana-wacana saja,” ujar H Soegito.
Ketua FKPB H. Soegito
Ia juga menyampaikan, masyarakat Balikpapan sebagai kota penyangga IKN Nusantara seharusnya dilibatkan. Bukan harus FKPB saja, namun masyarakatnya yang penting yang perlu dilibatkan. “Baik dilihat dari agama, suku dan adat yang ada di Balikpapan itu semuanya ada di Balikpapan. Nah semuanya itu perlu dilibatkan di dalam program pembangunan IKN Nusantara itu sendiri. Khususnya Balikpapan sebagai kota penyangga IKN Nusantara,” imbuhnya.
Lebih lanjut H Soegito mengatakan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Balikpapan yang terdampak sebagai daerah penyangga. Menurutnya sebagai daerah penyangga manfaatnya itu seperti apa? “Kalau hanya tau-tau disuruh mendengarkan, oh ini ada pembangunan, akan tetapi kita tidak pernah dilibatkan. Untuk apa? Ia berharap masyarakat Balikpapan benar-benar dilibatkan apapun itu bentuknya selama program pembangunan IKN Nusantara ini berjalan,” paparnya.
Ia juga mengaku mendapat informasi bahwa, warga yang ingin bekerja di wilayah IKN Nusantara harus memiliki sertifikasi. Menurutnya apa kongkritnya? Kalau menurutnya memang harus memiliki sertifikasi. Maka FKPB wajib mensosialisasikan kepada masyarakat. “Ayo yang tenaga las harus punya sertifikasi. Bahkan cuci piringpun harus punya sertifikasi. Ini harapan kongkrit, jangan hanya wacana saja,” ujar H Soegito lagi.
H Soegito juga memaparkan bersamaan dengan ditetapkannya PPU sebagai IKN Nusantara, ia mengaku masih sangat menyayangkan dengan tingginya harga minyak goreng dipasaran serta terbatasnya distribusi bahan bakar solar yang ada di Balikpapan. “Ini yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah yang memiliki wewenang terkait ke dua hal ini,” imbuhnya.
H Soegito mengaku, efek IKN Nusantara bagi FKPB sendiri diakuinya belum ada sampai saat ini. Mestinya menurut Soegito pihaknya harus dilibatkan. Karena di FKPB sendiri terdiri dari berbagai macam suku yang tergabung di dalamnya. “Ada suku Dayak, suku Kutai atau apapun itu di bawah naungan kita. Namun sayangnya kita tidak pernah dilibatkan,” ujar Soegito lagi.
Sedangkan dari sisi sosial, menurut H Soegito jika sosialisasinya melibatkan masyarakat setempat, tentu saja dampaknya luar biasa. Sedang jika masyarakat Balikpapan tidak dilibatkan, tidak menutup kemungkinan nanti bisa saja pelaku UMKM didatangkan dari luar Balikpapan. “Bisa saja nanti yang jual nasi kuning dari Jakarta,” ujarnya sambil tertawa.
Ia juga meminta agar selama proses pembangunan IKN Nusantara ini berjalan semua itu hendaknya dilibatkan sesuai dengan kapasitas dan sertifikasi. Tapi paling tidak harus dilibatkan. “Paling tidak diajak bicara, dimintai pendapat dan yang jelas kami turut mengamankan dan menjaga ketertiban. Karena sejatinya FKPB sendiri selalu mendukung program pemerintah,” pungkasnya.
