Umum

KPU Kota Balikpapan Segera Bentuk PPK dan PPS

BALIKPAPAN—KPU Kota Balikpapan menggelar Rapat Kordinasi dengan pembahasan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020 yang digelar di ruang Blue Safir Hotel Tiga Mustika Balikpapan, Rabu (15/01/2020).

Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha, 2 Komisioner KPU Kota Balikpapan Syahrul Karim dan Mega Ferianri Ferry. Anggota Bawaslu Kota Balikpapan. Sejumlah pejabat yang ada di Pemkot Balikpapan, camat, lurah dan perwakilan dari Kodim 0905 Balikpapan, Lanal Balikpapan dan Lanud Balikpapan

KPU Kota Balikpapan menyampaikan tentang mekanisme penerimaan calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, mulai dari tata cara mendaftarnya hingga persyaratan untuk menjadi anggota PPK. Komisioner KPU Kota Balikpapan Syahrul Karim memberikan paparan tentang regulasi atau peraturan tentang dibentuknya PPK dan pada sesi berikutnya giliran Komisioner KPU Kota Balikpapan Mega Feriani Ferry menyampaikan tentang syarat menjadi anggota PPK.

Noor Thoha mengatakan, Rakor ini sengaja digelar dengan mengundang stake holders khususnya para camat dan lurah. “Para Camat dan Lurah ini merupakan front linernya KPU. Maka hari ini kita memohon pendapatnya, yang nanti dapat membantu kami dalam penyelenggaraan Pilkada nanti. Terutama dalam masa pembentukan badan adhoc ini,” ujar Noor Thoha.

Dalam mekanisme perekrutan PPK pada Pilkada 2020 ini lebih sulit dibandingkan pada Pemilu 2019 yang lalu. Salah satunya adalah syarat kesehatan, yaitu sehat jasmani, sehat rohani dan bebas narkoba. Ini berbeda pada perekrutan PPK pada Pemilu lalu, yang hanya dengan surat keterangan sehat dari Puskesmas saja sudah bisa dinyatakan sehat. Ia juga mengatakan untuk untuk mendapatkan surat keterangan sehat ini ternyata membutuhkan biaya yang cukup mahal. Seperti surat keterangan sehat dari Puskesmas Rp 15.000, surat keterangan sehat dari rumah sakit Rp 80.000 dan pemeriksaan untuk bebas narkoba biayanya Rp 120.000,-.

“KPU Kota Balikpapan sudah berdiskusi dengan kepala dinas kesehatan, bahwa biaya itu pemeriksaan kesehatan untuk jasmani saja menelan biaya cukup besar. Termasuk bebas narkoba, kendati BNN tidak memungut biaya namun alat untuk mendeteksi melalui urine itu ternyata harus membeli sendiri. Harganya lumayan, mulai dari seratus ribu hingga seratus seratus dua puluh ribu. Belum lagi biaya untuk tes kesehatan rohani, juga memerlukan biaya sekitar empat ratus ribu rupiah,” papar Noor Thoha lagi.

Jika tes kesehatan ini diterapkan di awal kemungkinan minat warga Balikpapan yang ingin menjadi anggota PPK diprediksi akan sedikit. Bahkan ia mengatakan bahwa penghasilan dari anggota PPK itu terbilang kecil. Yang memungkinkan saja banyak warga tidak tertarik menjadi anggota PPK. “Kan honor PPK itu, mohon maaf, terbilang kecil. Di bawah UMK. Namun setelah mereka mendaftar dan tes kesehatan juga belum tentu diterima. Nah di rapat kordinasi ini kita minta pendapat dari mereka. Dari dinas kesehatan, dari BNN, dari camat dan lurah apa masukkannya terkait hal itu.” Ujarnya.

Ia mengaku masih merumuskan bagaimana mekanisme seleksi anggota PPK itu. Karena dari hasil rapat kordinasi tersebut sudah ada gambaran tentang pemenuhan persyaratannya. Salah satunya apakah test kesehatan itu hanya berlaku bagi 10 orang yang berhasil lolos tes awal saja. “Kan kebutuhan anggota PPK itu 5 orang saja untuk setiap kecamatan. Sehingga ada rencana bahwa test kesehatan itu akan dilalui oleh mereka yang lolos seleksi awal saja. Kemudian bagi yang masuk 10 besar baru mengikuti test kesehatan,” pungkas Noor Thoha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *