BALIKPAPAN—Setelah dilaksanakannya penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), antara Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Ketua Kota Balikpapan Noor Toha, Kapolresta Balikpapa AKBP Wiwin Firta dan Ketua Bawaslu kota Balikpapan Agustian, maka tahapan Pilkada 2020 akan segera bergulir.
Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha mengatakan setelah NPHD kita laksanakan penandatangan yaitu sebagai tanda dimulainya Pilkada Kota Balikpapan Tahun 2020, pada 19 September lalu.
Noor Thoha mengatakan, KPU Kota Balikpapan akan mulai melakukan sosialisasi terkait pencalonan jalur independen. Lantaran syarat-syarat yang diperlukan cukup berat, karena minimal sekitar 40 ribu dukungan dari masyarakat. Ini berdasarkan hasil Pemilu 2019 jumlah DPT Kota Balikpapan sebanyak 425.406 pemilih. Ujarnya kepada media ini, 20 September 2019.
Rencananya KPU kota Balikpapan akan melaksanakan launching Pilkada 2020 pada 9 Oktober 2019 mendatang. Rencananya sekitar 3 ribu undangan yang akan disebar, mulai dari Ketua RT, akademisi hingga tokoh agama.
“Kemudian tanggal 9 Oktober , Insya Allah kita akan melakukan launching. Kita undang seluruh stakeholder seluruh masyarakat, seluruh ketua RT untuk menyaksikan bahwa tahapan pilkada di Balikpapan ini sudah dimulai, sudah kita pleno kan Insya Allah di DOME. Undangan sekirar 3000 undanga, karena RT nya saja sudah 1,600-an,” ujarnya
Menurut Noor Thoha, KPU RI juga akan menggelar launching Pilkada seluruh Indonesia. Sehingga mereka akan menuju Jakarta selama empat hari. Kemudian baru merancang lagi rencana lanching Pilkada Balikpapan 2020.
“Insya Allah dalam waktu dekat setelah itu kita akan rancang untuk mengumpulkan seluruh tokoh masyarakat yang sudah ada niat untuk mencalonkan diri lewat jalur independen,”
Terkait 40 persen anggaran yang pilkada yang akan cair paling lama 14 hari setelah NPHD ditandatangani, Toha menuturkan, hal itu sudah sesuai dengan instruk Menteri Dalam Negeri. Karena
“Untuk itusudah lah kita ambil jalur aman yang untuk 2019 dianggar 40 persen, full dikasihkan termasuk Bawaslu, supaya nanti menunggukucuran anggaran berikutnya itu kita masih aman karena dari sis pembiayaan cukup besar didepan,” ujar Thoha lagi.
“Sebetulnya ini dari Mendagri dan KPU kalau ada mencukupi semua gak ada masalah, tapi kan tidak semua kabupaten kota dan provinsi memiliki finansial yang memadai.” Pungkasnya.
