BALIKPAPAN—Pemerintah Kota Balikpapan melakukan penandatangan bersama KPU Kota Balikpapan dengan melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang berlangsung di Grand Ballroom Menara Hotel Balikpapan, Kamis (19/09/2019).
Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan KPU Kota Balikpapan dan Bawaslu Kota Balikpapan itu dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Kota Balikpapan Tahun 2020.
Hadir pada kegiatan itu diantaranya Walikota Balikpapan HM Rizal Effendi, Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Agustan, Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Firta YAP SIK, sejumlah pejabat utama dari Kejaksaan Negeri Balikpapan, serta sejumlah pejabat yang tergabung dalam Forkompimda.
Pendatanganan ini dimulai dengan sambutan Ketua KPU Kota Balikpapan, yang isinya diantaranya menyatakan bahwa penandatangani NPHD ini paling lambat di lakukan pada 1 Oktober, sebab sudah ditetapkan tentang tahapan Pilkada sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2019. “Di daerah lain jauh hari sebelumnya sudah melakukan penandatanganan NPHD. Alhamdulillah kita bisa melaksanakannya hari ini. Sebab batas waktu yang ditentukan paling lambat 1 oktober,” ujar Noor Thoha.
Noor Thoha menyampaikan, selain ditentukannya batas akhir penandatangan NPHD. Ia juga menyebutkan tentang besaran anggaran yang diperlukan dan terakhiran adalah tentang pencairan anggaran.
Thoha mengaku bersyukur, sebab sudah 2 yang terlampaui. Yang pertama adalah tidak melampaui batas akhir sampai dengan 1 Oktober, karena itu sudah diatur dalam tahapan. Sedang yang ke 2 lanjut Noor Thoha, telah ada kesepakatan besaran anggaran yang akan kita sepakati hari ini melalui penandatangan NPHD antara Pemkot Balikpapan dan KPU Kota Balikpapan.
“Saya sangat berterimakasih kepada tim TAPD, jajaran stake holder terkait atas pembahasan yang sudah berkali-kali kita lakukan. Sehingga menemui kata sepakat tentang besaran pembiayaan untuk Pilkada Balikpapan tahun 2020,” ujarnya.
Setelah melalui dua tahapan, yaitu batas waktu penandatangan, besaran yang anggaran yang sudah ditetapkan. Maka KPU Kota Balikpapan tinggal menunggu pencairan. “Tinggal jajaran sekretariat beserta bagian keuanganPemkot Balikpapan saja lagi yang semoga dalam waktu dekat ini dana sudah bisah dicaikran,” kata Noor Thoha lagi.
Walikota Balikpapan HM Rizal Effendi dalam sambutannya mengatakan, hibah yang diperuntukkan pada Pilkada Kota Balikpapan Tahun 2020 ini menggunakan 2 kali anggaran. Yaitu ada yang diambil dari APBD Perubahan tahun 2019. Dan ada yang diambil dari APBD Tahun 2020.
Ia mengatakan total biaya Pilwali 2020 itu adalah dari KPU Kota Balikpapan, Bawaslu Kota Balikpapan ditambah dengan biaya keamanan mencapai Rp 73,3 miliar. “Yang dari KPU sekitar 53 miliar rupiah. Dan untuk Bawaslu sebesar 11,8 miliar rupiah. Kemudian untuk keamanan adalah 7,8 miliar rupiah,” ujar Rizal Effendi.
Rizal menyampaikan, jika jumlah anggaran yang dibutuhkan pada Pilwali Balikpapan tahun 2020 mendatang mencapai Rp 73 miliar, ia sempat memberikan asumsi. Jika jumlah pemilih kira kira 460.000 pemilih, maka satu pemilih kira kira membutuhkan besaran dana sekitar Rp 170.000,- “Kalau kita bagi 73 miliar dibagi 460ribu orang. Jadi harga 1 suara itu atau biaya 1 pemilih itu sekitar 160 ribuan rupia. Nah, repotnya biaya itu harus dikeluarkan saudara-saudara. Jadi kita berkepentingan juga kepada mereka yang menggunakan hak pilih. Sebab kalau yang digunakan hanya 60 persen atau 70 persen. 30 persennya tidak menggunakan hak pilihnya. Maka tetap juga biayanya dikeluarkan. Karena itu kita berkepentingan dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih,” imbuh Rizal Effendi.
Setelah menyampaikan amanatnya, acara dilanjutkan dengan penandatangan NPHD yang ditandatangani langsung oleh Walikota Balikpapan Rizal Effendi kepada pengguna anggaran NPHD, yaitu Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha dan Ketua Bawaslu Kota Balikpapan dengan disaksikan sejumlah pejabat yang hadir pada acara tersebut.
